MAHULU — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, memperkuat sistem pengendalian pembangunan agar setiap program pemerintah tidak berhenti pada serapan anggaran, tetapi benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Pendampingan E-Pengendalian SMPeQ Mahulu Tahun 2026 yang digelar Bagian Administrasi Pembangunan (Adbang) Sekretariat Daerah Mahulu di Hotel Puri Senyiur Samarinda, Rabu (1/7/2026).
Kegiatan dibuka Bupati Mahulu Angela Idang Belawan yang diwakili Sekretaris Daerah Mahulu Dr. Stephanus Madang.
Kegiatan turut dihadiri jajaran pimpinan perangkat daerah, para camat, serta pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan se-Kabupaten Mahulu.
Pendampingan tersebut menghadirkan narasumber dari Borneo Intecena Teknologi, Baskoro Guntur Angkoso, beserta tim.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekda, Angela mengatakan keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap maupun banyaknya kegiatan yang terlaksana.
Menurut dia, ukuran utama pembangunan adalah sejauh mana program yang dijalankan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pembangunan harus memberikan dampak yang jelas dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pengendalian, harus dilaksanakan secara optimal,” katanya.
Ia menjelaskan, pengendalian pembangunan merupakan elemen penting untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai arah kebijakan pemerintah daerah.
Melalui sistem E-Pengendalian SMPeQ, perangkat daerah diharapkan dapat memantau capaian kinerja secara lebih cepat, akurat, dan terukur.
Sistem tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
Penguatan sistem pengendalian, lanjut Angela, sejalan dengan visi pembangunan Mahulu “Mahulu Melaju: Maju, Merata, dan Berkelanjutan.”
Salah satu fondasi dalam mencapai visi tersebut adalah penggunaan data yang valid sebagai dasar pengambilan keputusan.
Karena itu, kualitas pelaporan dari setiap perangkat daerah menjadi perhatian penting.
“Data yang akurat adalah fondasi utama dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah harus memastikan laporan yang disampaikan benar, tepat waktu, dan mencerminkan kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa budaya pengendalian pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi.
Seluruh perangkat daerah memiliki peran dalam memastikan program berjalan sesuai target dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Karena itu, pendampingan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kapasitas aparatur, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Jadikan momentum ini untuk memperbaiki kualitas pengendalian pembangunan di Mahakam Ulu. Implementasikan hasil pendampingan ini dalam tugas sehari-hari agar setiap program benar-benar berdampak bagi masyarakat,” jelasnya.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Mahulu berharap pemanfaatan E-Pengendalian SMPeQ dapat semakin optimal.
Sistem pengendalian yang kuat diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan yang lebih terukur, transparan, dan tepat sasaran di seluruh wilayah Mahulu. (*)
