MAHULU — Kemarau mulai menguji ketahanan distribusi kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur.
Surutnya Sungai Mahakam membuat angkutan sungai menuju wilayah hulu, terutama Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari, tidak lagi dapat beroperasi secara normal. Kapasitas angkut terbatas, sementara biaya perjalanan meningkat.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Mahulu dalam Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Kemarau yang dipimpin Bupati Mahulu Angela Idang Belawan di Kantor Bupati Mahulu, Rabu (19/8/2026).
Rapat yang diinisiasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mahulu itu membahas ketersediaan pangan, energi, distribusi bantuan, hingga alternatif akses darat untuk mengurangi ketergantungan terhadap jalur sungai.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah bergerak berdasarkan data lapangan agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Setiap langkah penanganan harus mengacu pada data lapangan agar bantuan dan kebijakan yang disiapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga pasokan selama kondisi sungai belum kembali normal.
Langkah tersebut meliputi pemantauan stok dan harga kebutuhan pokok, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), Operasi Pasar Murah (OPM), serta pengaturan distribusi bantuan ke wilayah terdampak.
Berdasarkan paparan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Mahulu, pemantauan harga pangan dilakukan di lima kecamatan.
Pemerintah Kabupaten Mahulu juga berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Perum Bulog, dan pihak terkait untuk memperkuat ketersediaan pangan.
Pada hari yang sama, bantuan cadangan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 9.715 kilogram dijadwalkan tiba di Mahulu.
DKPP juga menyiapkan pelaksanaan GPM menuju Long Pahangai. Sementara itu, Operasi Pasar Murah disiapkan untuk sejumlah kampung di Kecamatan Long Apari dan diperkirakan mulai dilaksanakan (24/8/2026).
Tidak hanya pangan, pemerintah daerah turut memantau ketersediaan energi rumah tangga dan bahan bakar.
Ia mengatakan, masyarakat yang berada dalam kelompok rentan juga harus mendapat perhatian khusus dalam penanganan dampak kemarau.
“Kebutuhan bayi, balita, ibu hamil, lanjut usia, dan masyarakat yang sedang sakit perlu menjadi bagian dari prioritas penanganan,” ujarnya.
Selain memperkuat distribusi melalui sungai, Pemkab Mahulu mulai menyiapkan alternatif melalui jalur darat.
Salah satu akses yang menjadi perhatian adalah jalur Long Pakaq menuju Tiong Ohang.
Pemerintah daerah berharap jalur tersebut dapat difungsikan untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melakukan survei terhadap kondisi jalan dan jembatan di jalur tersebut.
Pemerintah daerah selanjutnya akan menyusun kebutuhan penanganan agar akses dapat dimanfaatkan sebagai jalur alternatif.
Pembukaan akses darat dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap angkutan sungai sekaligus menekan biaya distribusi yang meningkat ketika debit Sungai Mahakam menyusut.
“Gubernur juga berpesan kepada kami untuk terus berkoordinasi dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas selama kondisi kemarau berlangsung,” jelasnya.
Pemkab Mahulu juga akan membawa kebutuhan peningkatan konektivitas tersebut dalam koordinasi bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Ia meminta seluruh perangkat daerah terus memperbarui data dan memantau perkembangan di lapangan.
Menurut dia, penanganan dampak kemarau tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja bersama antarinstansi.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Mahulu Suhuk, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Agustinus Teguh Santoso, kepala organisasi perangkat daerah, perwakilan Polres Mahulu, serta Perwira Penghubung Dandim 0912/Kutai Barat. (*)
