MAHULU- Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, meminta dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar).
Penguatan dinilai penting untuk memastikan pelayanan ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, hingga penanggulangan kebakaran berjalan optimal di wilayah perbatasan dan pedalaman.
Permintaan itu disampaikan Bupati Mahulu Angela Idang Belawan saat memimpin audiensi dengan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Kamis (19/6/2026).
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Mahulu memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat sekaligus menyampaikan sejumlah kebutuhan strategis daerah, khususnya yang berkaitan dengan Satpol PP dan Damkar.
Ia mengatakan, karakteristik wilayah Mahulu yang berada di kawasan perbatasan dan pedalaman membutuhkan dukungan yang lebih kuat agar pelayanan publik dapat menjangkau masyarakat secara merata.
“Sebagai daerah yang memiliki karakteristik perbatasan, pedalaman, dan kondisi geografis yang cukup menantang, diperlukan perhatian serta dukungan yang optimal agar pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan merata,” katanya.
Menurut dia, penguatan Satpol PP dan Damkar tidak hanya berkaitan dengan penambahan sarana dan prasarana, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kapasitas aparatur.
Kondisi geografis Mahulu yang luas dan memiliki tantangan akses membuat kebutuhan terhadap aparatur serta peralatan pendukung menjadi semakin penting, terutama dalam menghadapi situasi darurat dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Ia menilai, penguatan kelembagaan kedua perangkat daerah tersebut merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dasar.
“Oleh karena itu, melalui audiensi ini besar harapan kami dapat terbangun komunikasi yang lebih intensif dan berkelanjutan dengan pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia berharap pertemuan tersebut tidak berhenti pada penyampaian kebutuhan daerah, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui arahan, pembinaan, serta dukungan konkret dari pemerintah pusat.
Dukungan yang diusulkan Pemkab Mahulu antara lain penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kapasitas aparatur, serta dukungan strategis lain yang dapat meningkatkan kinerja Satpol PP dan Damkar.
“Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, berbagai kebutuhan strategis daerah dapat menjadi perhatian bersama guna mendukung pelayanan yang semakin optimal, responsif, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” tuturnya.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan Bupati Mahulu disambut Kepala Subdirektorat Standardisasi Tata Operasional dan Sumber Daya Manajemen Penanggulangan Bencana 13 serta Kepala Subdirektorat Standardisasi Tata Operasional dan Sumber Daya Manajemen Penanggulangan Kebakaran, Danang Insita Putra.
Ia didampingi Sekretaris Daerah Mahulu Dr. Stephanus Madang, Kasatpol PP Mahulu Kresensius Charles, Plt. Kepala BKPSDM Nobertus Ngande, Kabag Prokopim Cristianus Arie Dedy Bang, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Menengah Pertama dan Pembinaan Ketenagaan Radhitya Wibawa, serta Kepala Bidang Ekonomi, Pengembangan SDM, Pemerintahan dan Aparatur Theopilus David. (*)
