MAHULU — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, memperkuat peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan berbasis keluarga.
Bupati Mahulu Angela Idang Belawan resmi melantik Pengurus Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten dan Tim Pembina Posyandu Kabupaten Mahulu periode 2026–2030.
Pelantikan berlangsung di Ballroom Kantor Bupati Mahulu lantai 3, Senin (29/6/2026), dan menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Turut hadir Sekretaris Daerah Mahulu Dr. Stephanus Madang, Ketua TP-PKK Mahulu Mega Petra Marten, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Mahulu.
Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada pengurus TP-PKK dan TP Posyandu periode sebelumnya yang telah memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah, khususnya dalam pemberdayaan keluarga, kesehatan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan.
Kepada pengurus yang baru dilantik, ia meminta amanah tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab, inovasi, dan semangat pengabdian.
Ia mengatakan, TP PKK merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun keluarga yang sehat, cerdas, sejahtera, dan berkarakter melalui pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.
“Melalui PKK, pembangunan dapat menyentuh langsung masyarakat hingga ke tingkat keluarga. Saya berharap TP PKK mampu menjadi motor penggerak perubahan yang nyata di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia meminta TP PKK memberikan perhatian terhadap sejumlah agenda prioritas, mulai dari penguatan ekonomi keluarga berbasis potensi lokal, sinergi dengan PAUD dan Posyandu untuk mendukung tumbuh kembang anak, hingga percepatan penurunan stunting.
Selain itu, pelestarian budaya Dayak dan pemanfaatan pekarangan rumah juga dinilai penting untuk mendukung ketahanan pangan keluarga sekaligus menjaga identitas budaya masyarakat Mahulu.
Untuk TP Posyandu, ia meminta seluruh Posyandu di tingkat kampung aktif memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Pelayanan tersebut tidak hanya menyasar bayi dan balita, tetapi juga ibu hamil, lansia, dan remaja.
“Saya minta agar seluruh Posyandu di tingkat kampung aktif memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi bayi, balita, ibu hamil, lansia, hingga remaja,” jelasnya.
Menurutnya, peningkatan cakupan imunisasi, pemantauan tumbuh kembang anak, integrasi layanan Posyandu, penguatan kapasitas kader, serta digitalisasi data kesehatan harus terus dikembangkan.
Penguatan tersebut diperlukan agar pelayanan kesehatan masyarakat semakin efektif, terintegrasi, dan mampu menjangkau masyarakat hingga kampung-kampung di wilayah Mahulu.
Ia menegaskan TP PKK dan TP Posyandu memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam mewujudkan Mahulu yang sehat, mandiri, dan sejahtera.
Karena itu, koordinasi dengan seluruh perangkat daerah perlu diperkuat agar program pemberdayaan keluarga dan pelayanan kesehatan tidak berjalan sendiri-sendiri dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara merata.
“Saya mengajak seluruh pengurus untuk menjalankan amanah dengan penuh dedikasi dan menjadikan setiap program sebagai bentuk pengabdian nyata bagi masyarakat Mahulu,” imbaunya.
Melalui kepengurusan periode 2026–2030, Pemkab Mahulu berharap TP PKK dan TP Posyandu semakin aktif menjadi penggerak pembangunan berbasis keluarga, sekaligus memperkuat pelayanan masyarakat dari tingkat kabupaten hingga kampung. (*)
