MAHULU — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, memperkuat kapasitas aparatur dalam mengelola agenda pimpinan, keprotokolan, komunikasi, hingga dokumentasi pemerintahan.
Langkah ini dinilai penting agar pelayanan pemerintahan berjalan semakin profesional dan terukur.
Penguatan tersebut ditandai dengan pembukaan Workshop Manajemen Keprotokolan dan Agenda Setting Pimpinan Kabupaten Mahulu Tahun 2026 oleh Bupati Mahulu Angela Idang Belawan, didampingi Wakil Bupati Mahulu Suhuk, di Ballroom Grand Tjokro Balikpapan, Selasa (23/6/2026).
Workshop digelar sebagai bagian dari upaya Pemkab Mahulu mewujudkan pelayanan prima melalui peningkatan kompetensi aparatur, khususnya dalam pengelolaan keprotokolan, agenda setting pimpinan, komunikasi, dokumentasi, serta publikasi pemerintahan.
Peserta mendapatkan pemahaman teknis mengenai tata urutan, tata tempat, tata penghormatan, tata komunikasi, penulisan informasi pimpinan, hingga dokumentasi dan publikasi kegiatan pemerintahan.
Bupati menekankan agar seluruh peserta tidak sekadar mengikuti kegiatan sebagai formalitas.
Menurut dia, workshop harus menjadi ruang untuk memperluas wawasan sekaligus memperkuat kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas.
“Saya mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, memanfaatkan kesempatan berdiskusi dengan para narasumber, memperluas wawasan, serta memperkuat jejaring kerja dan kolaborasi antarperangkat daerah,” katanya.
Ia berharap pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan secara langsung di lingkungan kerja masing-masing.
Kompetensi tersebut diperlukan untuk mendukung pelayanan pimpinan daerah secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan agenda hingga penyampaian informasi kepada masyarakat.
“Pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang diperoleh selama kegiatan ini hendaknya tidak berhenti pada ruang pelatihan semata, tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam pelaksanaan tugas di masing-masing perangkat daerah,” lanjutnya.
Selain aspek keprotokolan dan agenda pimpinan, Angela memberi perhatian khusus pada dokumentasi pemerintahan.
Menurut dia, dokumentasi bukan sekadar kebutuhan publikasi, tetapi juga memiliki nilai strategis bagi akuntabilitas dan keberlanjutan pembangunan daerah.
“Dokumentasi yang baik tidak hanya menjadi bukti pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menjadi sumber informasi, bahan evaluasi, serta rekam jejak pembangunan yang dapat dimanfaatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan di masa mendatang,” jelasnya.
Workshop tersebut diikuti sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian, camat, direktur rumah sakit, serta Aide-de-Camp (ADC) dan ajudan pimpinan di lingkungan Pemkab Mahulu.
Kegiatan menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Muhammad Khaerul Umam selaku Certified Master Trainer BNSP dan NLP Practitioner, Annisa Fitri Viramisyah, serta Hanif Heru P yang memberikan materi di bidang dokumentasi dan publikasi pemerintahan.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Mahulu berharap kapasitas aparatur dalam mendukung pimpinan daerah semakin kuat, sehingga pengelolaan agenda pemerintahan, komunikasi publik, dan dokumentasi pembangunan dapat dilakukan secara profesional, efektif, dan konsisten. (*)
