SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur membahas hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) terkait pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, mengatakan pokir tersebut merangkum berbagai kebutuhan masyarakat yang dihimpun dalam sebuah “kamus usulan”. Usulan tersebut berasal dari aspirasi warga yang disampaikan kepada anggota dewan saat kegiatan reses di daerah pemilihan masing-masing.
Menurut Ananda, isi kamus usulan tersebut mencakup berbagai kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga dukungan bagi sektor ekonomi kerakyatan.
“Kamus usulan itu adalah hasil reses masyarakat, misalnya kebutuhan jalan, jembatan, bantuan untuk UMKM, hingga persoalan sosial lainnya”, ujarnya saat ditemui media seusai rapat, Senin (16/03/2026).
Meski demikian, hasil kerja pansus tersebut belum dapat disahkan secara final. DPRD masih menunggu kehadiran kepala daerah untuk menyepakati hasil pembahasan dalam rapat paripurna berikutnya.
Diketahui, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji saat ini tengah menjalankan agenda di luar daerah, termasuk kegiatan safari selama bulan Ramadan.
“Kita menunggu Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur untuk bisa menyepakati nantinya di paripurna berikutnya. Kan lebih bagus kalau beliau-beliau juga hadir”, kata Ananda.
Ia juga mengungkapkan masih ada beberapa poin usulan yang perlu dibahas lebih lanjut, salah satunya terkait bantuan keuangan daerah. Pembahasan tersebut dinilai perlu dilakukan secara lebih cermat, mengingat ruang fiskal daerah diperkirakan akan semakin terbatas dalam beberapa tahun mendatang.
Meski demikian, Ananda menegaskan bahwa usulan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas dalam pembahasan lanjutan. DPRD berharap hasil kerja pansus tersebut nantinya dapat disepakati bersama pemerintah daerah sehingga aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses dapat direalisasikan dalam program pembangunan daerah.
