Mahulu dan Kejari Kutai Barat Perkuat Sinergi Hukum, Fokus Kawal Aset Daerah dan Kebijakan Strategis

Bagikan :

MAHULU – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) memperpanjang Nota Kesepakatan tentang Sinergi di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bersama Kejaksaan Negeri Kutai Barat sebagai langkah memperkuat pendampingan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung di Hotel Sidodadi, Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Jumat (24/7/2026).

Nota kesepakatan ditandatangani langsung oleh Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat Dr. Yon Yuviarso.

Perpanjangan kerja sama ini menjadi bentuk komitmen kedua belah pihak dalam memperkuat sinergi, khususnya dalam pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Mahakam Ulu, para kepala perangkat daerah terkait, perwakilan Tim Pengawalan Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D) Kabupaten Mahakam Ulu, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan Kejaksaan Negeri Kutai Barat.

Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Kutai Barat atas kemitraan yang telah terjalin selama ini.

Menurutnya, perpanjangan nota kesepakatan menjadi bukti kepercayaan pemerintah daerah terhadap peran strategis Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam memberikan pendampingan hukum yang profesional.

“Perpanjangan Nota Kesepakatan ini merupakan wujud kepercayaan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terhadap peran strategis Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan pendampingan hukum yang profesional dan bernilai nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan,” katanya.

Ia mengatakan, kerja sama tersebut diharapkan semakin memperkuat pengamanan aset daerah sekaligus memastikan setiap kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memiliki landasan hukum yang kuat, tepat, dan akuntabel. Pendampingan melalui Legal Opinion dan Legal Assistance dari Kejaksaan Negeri Kutai Barat dinilai penting untuk meminimalkan potensi persoalan hukum dalam pelaksanaan program pemerintah.

Ia juga berharap kolaborasi yang telah terjalin terus diperkuat agar mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan berpihak kepada masyarakat.

“Kami berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan Kejaksaan Negeri Kutai Barat semakin erat, semakin kuat, dan semakin produktif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang taat hukum, berintegritas, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ucapnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat, Dr. Yon Yuviarso, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu atas kepercayaan yang kembali diberikan kepada institusinya dalam menjalin kerja sama di bidang pendampingan dan bantuan hukum.

Menurutnya, kolaborasi tersebut merupakan bentuk komitmen bersama agar setiap kebijakan dan kegiatan pemerintah berjalan sesuai ketentuan hukum, baik melalui pendampingan secara litigasi maupun nonlitigasi.

“Kerja sama ini merupakan wujud komitmen bersama untuk memastikan setiap kegiatan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik melalui pendampingan secara litigasi maupun nonlitigasi,” tuturnya.

Ia menjelaskan, peran Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara tidak hanya memberikan bantuan hukum ketika terjadi persoalan, tetapi juga mendampingi pemerintah daerah sejak tahap perencanaan kebijakan.

Dengan demikian, setiap program pembangunan memiliki dasar hukum yang kuat dan risiko pelanggaran dapat diminimalkan.

Ia berharap sinergi antara Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dapat memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

“Pada akhirnya, kerja sama ini diharapkan mampu menjamin pelayanan publik yang optimal, mendorong tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta meminimalisasi potensi kerugian negara maupun pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.

Melalui perpanjangan nota kesepakatan tersebut, Kejaksaan Negeri Kutai Barat menegaskan dukungannya terhadap terciptanya pemerintahan yang taat hukum, transparan, dan akuntabel, sehingga berbagai program pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *