MAHULU — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, menegaskan APBD 2027 harus menjadi instrumen pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Mahulu Angela Idang Belawan melalui Wakil Bupati Mahulu Suhuk dalam Rapat Paripurna DPRD Mahulu terkait kesepakatan bersama Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027 di Hotel Aston Samarinda, Jumat (21/8/2026).
Kesepakatan KUA dan PPAS tersebut menjadi pijakan awal dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan APBD Mahulu 2027.
Dalam proyeksi yang disepakati, pendapatan daerah Mahulu pada 2027 direncanakan sekitar Rp 1,256 triliun. Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp 1,470 triliun dengan penerimaan pembiayaan sekitar Rp 213,189 miliar.
Bupati menegaskan, kesepakatan tersebut tidak boleh dimaknai sebatas persetujuan terhadap angka-angka dalam dokumen anggaran.
“Kesepakatan yang kita capai pada hari ini bukan sekadar kesepakatan terhadap angka-angka anggaran, melainkan merupakan kesepakatan terhadap arah pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2027,” katanya dalam sambutan yang dibacakan Suhuk.
KUA dan PPAS 2027 disusun dengan mempertimbangkan arah pembangunan dalam RPJMD Mahulu 2025–2029, prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat, kondisi fiskal daerah, perkembangan ekonomi makro, kemampuan riil keuangan daerah, evaluasi APBD 2026, serta kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Dengan kondisi tersebut, Pemkab Mahulu menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menentukan prioritas anggaran.
Setiap program yang masuk dalam APBD harus memiliki dampak yang jelas terhadap masyarakat, terutama dalam peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Mahulu.
“Setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD harus benar-benar diarahkan untuk program dan kegiatan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, mendukung pencapaian target pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pemerataan pembangunan,” ujarnya.
Menurut pemerintah daerah, keterbatasan fiskal justru harus mendorong perangkat daerah bekerja lebih efektif dan efisien.
Pengelolaan anggaran juga dituntut semakin inovatif, transparan, dan akuntabel.
Pemkab Mahulu juga mengingatkan agar keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran.
Setelah kesepakatan KUA dan PPAS ditandatangani, seluruh kepala perangkat daerah diminta segera menindaklanjutinya dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
Penyusunan tersebut harus mengacu pada plafon anggaran, target kinerja, prioritas pembangunan, serta berbagai catatan hasil pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD.
Ia menekankan, program yang disusun harus berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
“Saya juga menegaskan agar penyusunan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi harus berorientasi pada hasil dan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” jelasnya.
Karena itu, pemerintah daerah akan mendorong pengurangan kegiatan yang dinilai kurang memberikan dampak langsung dan menghindari pemborosan anggaran.
Perhatian juga diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat dan sektor pembangunan yang menjadi prioritas Mahulu.
Pemkab Mahulu memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran DPRD, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah melakukan pembahasan KUA dan PPAS secara bersama-sama.
Menurutnya, perbedaan pandangan selama pembahasan merupakan bagian dari proses penyusunan kebijakan.
Namun, pemerintah dan DPRD memiliki tujuan yang sama dalam menentukan arah pembangunan daerah.
“Kita boleh memiliki sudut pandang yang berbeda dalam proses pembahasan, tetapi kita memiliki tujuan yang sama, yaitu menghadirkan pembangunan yang semakin merata, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu,” imbuhnya.
Kesepakatan KUA dan PPAS 2027 selanjutnya menjadi landasan untuk memasuki tahapan penyusunan dan pembahasan Rancangan APBD Mahulu Tahun Anggaran 2027.
Pemkab Mahulu berharap kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD terus diperkuat agar APBD 2027 tidak berhenti sebagai dokumen anggaran, tetapi menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. (*)
