MAHULU — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, mulai mendorong pembangunan berbasis masyarakat dari tingkat paling bawah.
Bupati Mahulu Angela Idang Belawan resmi meluncurkan Program Rukun Tetangga (RT) dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) RT untuk Kecamatan Long Bagun dengan alokasi Rp 100 juta per RT.
Peluncuran program berlangsung di Ballroom Kantor Bupati Mahulu lantai 3, Rabu (1/7/2026).
Program tersebut menjadi salah satu strategi Pemkab Mahulu memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan.
Bupati Angela didampingi Wakil Bupati Mahulu Suhuk, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat drg. Agustinus Teguh Santoso, Plt. Kepala DPMK Surianto, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam sambutannya, ia menegaskan pembangunan daerah tidak seharusnya hanya berpusat pada kantor pemerintahan.
Menurut dia, pembangunan harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga dan RT.
“Kalau kita ingin membangun Mahulu dengan baik, jangan hanya melihat pembangunan dari kantor pemerintahan. Pembangunan yang sesungguhnya dimulai dari rumah-rumah, dari lingkungan tempat kita tinggal, dan dari kebersamaan warga dalam menyelesaikan persoalan di sekitarnya,” katanya.
Menurut dia, RT memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah kampung.
RT membantu pelayanan pemerintahan, pendataan kependudukan, pelayanan administrasi, hingga mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan di tingkat masyarakat.
Karena itu, Pemkab Mahulu menghadirkan BKK RT sebagai instrumen untuk memperkuat pembangunan berbasis lingkungan.
Dana tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara langsung.
Ia mengatakan tujuan utama program tersebut adalah membangun kampung yang kuat, maju, mandiri, dan sejahtera dengan memulai pembangunan dari tingkat paling dasar.
“Apabila setiap RT berkembang, setiap keluarga berdaya, dan setiap lingkungan tertata dengan baik, maka kampung akan maju, kecamatan berkembang, dan Kabupaten Mahakam Ulu juga akan semakin maju,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan, Pemkab Mahulu mengalokasikan BKK melalui APBD sebesar Rp 100 juta untuk setiap RT, dengan besaran yang disesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Namun, ia mengingatkan pemerintah kampung agar memastikan seluruh tahapan program berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. Mekanisme perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan harus dilaksanakan sesuai ketentuan.
Ia menegaskan pelanggaran terhadap mekanisme tersebut dapat berdampak pada penghentian atau pengurangan bantuan sesuai aturan yang berlaku.
Ia juga meminta seluruh Petinggi Kampung segera membentuk dan mengaktifkan kelembagaan RT.
Program yang akan dilaksanakan harus disusun melalui musyawarah kampung serta didukung kelengkapan administrasi.
“Untuk itu kepada seluruh Petinggi Kampung agar segera membentuk dan mengaktifkan kelembagaan RT, menyusun program melalui musyawarah kampung, melengkapi dokumen administrasi, serta memanfaatkan pendampingan Tenaga Ahli GerbangMas dalam setiap tahapan pelaksanaan program,” jelasnya.
Program RT dan BKK RT tersebut diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan pembangunan, tetapi juga menghidupkan kembali semangat gotong royong di tingkat masyarakat.
Pemkab Mahulu berharap program tersebut mampu memperkuat pelayanan publik, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta mempercepat pemerataan pembangunan hingga tingkat lingkungan sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi “Mahulu Melaju: Maju, Merata, Berkelanjutan.” (*)
