MAHULU – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, mendorong penguatan koordinasi dan komunikasi antarperangkat daerah untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal di tengah kondisi geografis wilayah yang luas dan menantang.
Bupati Mahulu Angela Idang Belawan mengatakan, karakteristik geografis Mahulu membuat koordinasi pemerintahan tidak bisa dilakukan secara biasa.
Diperlukan sistem komunikasi yang efektif agar kebijakan dan pelayanan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan arahan dalam Workshop Manajemen Keprotokolan dan Agenda Setting Pimpinan Kabupaten Mahulu Tahun 2026 di Ballroom Grand Tjokro Balikpapan.
“Sebagai daerah dengan wilayah yang luas dan tantangan geografis yang kompleks, dibutuhkan sistem koordinasi dan komunikasi pemerintahan yang semakin efektif,” katanya.
Menurut dia, setiap perangkat daerah perlu membangun sinergi yang kuat.
Koordinasi yang baik diperlukan agar pelaksanaan program pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia juga menilai peningkatan kapasitas aparatur dalam bidang keprotokolan, komunikasi publik, dan dokumentasi pemerintahan menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik.
“Keberhasilan program pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan yang disusun, tetapi juga oleh efektivitas koordinasi, komunikasi, serta tata kelola yang mendukung implementasinya,” ucapnya.
Ia menambahkan, komunikasi publik memiliki posisi strategis di tengah era keterbukaan informasi.
Masyarakat tidak hanya melihat hasil pembangunan, tetapi juga bagaimana pemerintah menjelaskan kebijakan, program, dan capaian pembangunan kepada publik.
Menurutnya, informasi pemerintahan harus disampaikan secara cepat, tepat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Komunikasi publik yang efektif, lanjut dia, juga menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat.
Dengan komunikasi yang terbuka, pemerintah dapat menjelaskan arah kebijakan sekaligus merespons kebutuhan masyarakat secara lebih baik.
“Melalui kegiatan ini, saya harapkan kemampuan aparatur pemerintahan dalam mengelola komunikasi dan koordinasi antar-lembaga semakin meningkat sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” jelasnya.
Workshop tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Mahulu memperkuat kemampuan aparatur dalam mengelola keprotokolan, agenda pimpinan, komunikasi publik, serta dokumentasi pemerintahan.
Penguatan tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*)
