MAHULU — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, meminta pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap nasib tenaga kesehatan dan tenaga pendidik yang hingga kini belum terakomodasi dalam formasi aparatur sipil negara (ASN).
Persoalan tersebut disampaikan Bupati Mahulu Angela Idang Belawan saat beraudiensi dengan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto, didampingi Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kementerian PANRB Aba Subagja, di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah masih adanya tenaga kesehatan yang belum mendapatkan kepastian dalam skema ASN, meski tetap menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengatakan, berdasarkan proses seleksi CPNS maupun PPPK yang telah berlangsung, masih terdapat sekitar 67 tenaga kesehatan di Mahulu yang belum terakomodasi.
“Tercatat sekitar 67 tenaga kesehatan, yang terdiri dari perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya, belum terakomodasi meskipun sebagian di antaranya masih aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Menurut dia, kondisi tersebut menjadi persoalan serius karena tenaga kesehatan tetap dibutuhkan untuk memastikan pelayanan dasar berjalan, terutama di wilayah Mahulu yang memiliki tantangan geografis dan akses pelayanan yang tidak mudah.
Selain sektor kesehatan, ia turut menyoroti nasib guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Sebagai Bunda PAUD Mahulu, ia menyebut sebagian besar satuan PAUD di daerah tersebut dikelola yayasan swasta dan belum berstatus negeri.
“Sebagian besar PAUD di Mahulu dikelola oleh yayasan swasta dan tidak berstatus negeri. Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Mahulu memberikan bantuan insentif melalui APBD untuk mendukung kesejahteraan para guru PAUD,” ujarnya.
Kebijakan pemberian insentif tersebut dilakukan karena kemampuan ekonomi masyarakat Mahulu dinilai terbatas.
Pemerintah daerah tidak ingin biaya pendidikan sepenuhnya menjadi beban orang tua peserta didik.
Namun, kebijakan terbaru mengenai pemberian insentif bagi tenaga non-ASN membuat pemerintah daerah menghadapi keterbatasan untuk mempertahankan skema bantuan tersebut.
Kondisi itu memunculkan keresahan di kalangan guru PAUD yang hingga kini belum masuk dalam formasi ASN.
Melalui audiensi tersebut, Pemkab Mahulu berharap pemerintah pusat dapat memberikan solusi terhadap keberlanjutan kesejahteraan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik non-ASN.
“Harapannya, pemerintah pusat dapat memberikan perhatian khusus dan solusi sehingga pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan optimal dan berkualitas,” jelasnya.
Pemkab Mahulu menegaskan akan terus memperjuangkan kebutuhan tenaga pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus kesejahteraan masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, ia didampingi Sekretaris Daerah Mahulu Dr. Stephanus Madang, Plt. Kepala BKPSDM Nobertus Ngande, Kabag Prokopim Christianus Arie Dedy Bang, Kepala Bidang Ekonomi, Pengembangan SDM, Pemerintahan dan Aparatur Theopilus David, serta Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Menengah Pertama dan Pembinaan Ketenagaan Radhitya Wibawa. (*)
