Samarinda – Menjelang rencana aksi unjuk rasa pada 21 April 2026 di Kota Samarinda, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kalimantan Timur menyatakan kesiapan untuk melakukan pengamanan di sejumlah titik strategis.
Dua lokasi utama yang diperkirakan menjadi pusat aksi adalah Kantor DPRD Kalimantan Timur di Jalan Teuku Umar dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Jalan Gajah Mada. Kedua lokasi tersebut merupakan aset pemerintah provinsi yang akan dijaga selama aksi berlangsung.
Kepala Satpol PP Kalimantan Timur, Munawwar, mengatakan pihaknya tetap menjalankan tugas pengamanan meskipun dihadapkan pada keterbatasan jumlah personel.
“Kami tetap melaksanakan pengamanan dengan kemampuan yang ada, meskipun personel kami terbatas,” ujarnya saat diwawancarai di Samarinda, Senin (13/04/2026).
Menurutnya, pengamanan tidak hanya difokuskan di titik aksi, tetapi juga mencakup area sekitar untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi selama demonstrasi.
Untuk mendukung hal tersebut, Satpol PP akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian guna memastikan situasi tetap kondusif.
“Kami bekerja sama dengan kepolisian untuk mengantisipasi potensi gesekan yang mungkin terjadi di lapangan,” jelasnya.
Munawwar menilai dinamika aksi massa kerap dipengaruhi kondisi emosional peserta, sehingga diperlukan langkah antisipatif sejak awal.
“Ketika massa menyampaikan aspirasi, potensi gesekan itu selalu ada, apalagi jika emosi meningkat,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, termasuk melalui aksi unjuk rasa.
“Yang penting aspirasi itu bisa tersampaikan dan pemerintah bisa mendengar langsung apa yang menjadi tuntutan,” ujarnya.
Diketahui, aksi tersebut dimotori oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat (APM) Kalimantan Timur dengan mengangkat sejumlah isu, di antaranya dugaan nepotisme dan praktik politik dinasti di daerah.
