MAHULU – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menyoroti pentingnya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perencanaan yang berbasis data riil.
Langkah tersebut dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah sekaligus memperbaiki kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pandangan itu disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Mahulu, Weny, saat menyampaikan pendapat akhir fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Mahulu mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Hotel FUGO Batara Ballroom Lantai 3, Kompleks Big Mall Samarinda, Jumat (17/7/2026).
Ia mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang dinilai telah memberikan jawaban secara terbuka dan konstruktif terhadap pemandangan umum Fraksi Gerindra.
Menurutnya, sikap tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami memandang bahwa jawaban yang diberikan telah menunjukkan sikap terbuka, konstruktif, serta komitmen pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan dalam tata kelola keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan,” katanya.
Meski demikian, Fraksi Gerindra menekankan bahwa perbaikan tata kelola harus diikuti dengan langkah konkret, terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Perencanaan pendapatan, menurut Weny, harus disusun berdasarkan potensi riil yang dimiliki daerah agar target penerimaan lebih realistis dan dapat dicapai.
“Kami mengapresiasi komitmen pemerintah daerah untuk melakukan penyempurnaan perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan data potensi riil, tren historis, dan evaluasi yang komprehensif,” ujarnya.
Fraksi Gerindra menilai pendekatan berbasis data akan membantu pemerintah daerah menyusun kebijakan fiskal yang lebih akurat, sekaligus mengurangi kesenjangan antara target dan realisasi pendapatan daerah.
Selain itu, ia berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah terus diperkuat dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi APBD.
Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“Fraksi Gerindra berharap komitmen perbaikan tata kelola keuangan daerah terus diwujudkan melalui langkah-langkah yang terukur, sehingga setiap kebijakan anggaran benar-benar mampu mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Fraksi Gerindra menegaskan bahwa pembahasan pertanggungjawaban APBD bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan momentum untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dan memperkuat fondasi pengelolaan keuangan yang lebih efektif pada tahun-tahun mendatang. (*)
