Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda memberikan klarifikasi terkait isu dugaan manipulasi anggaran dalam pengadaan mobil dinas Wali Kota Samarinda jenis Land Rover Defender yang ramai diperbincangkan di media sosial.
Pemkot menegaskan kendaraan tersebut bukan dibeli, melainkan disewa melalui skema anggaran APBD murni tahun 2023. Nilai anggaran sebesar Rp3,9 miliar sebelumnya menjadi polemik di tengah masyarakat.
Isu tersebut mencuat setelah beredarnya unggahan di media sosial yang menampilkan data dari Inaproc berupa dokumen yang disebut-sebut sebagai bukti pembelian kendaraan tersebut.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, menegaskan hingga saat ini status kendaraan tersebut tetap sebagai mobil sewaan.
“Hasil review-nya kita tunggu selesai ya. Kalau data yang kami tarik itu intinya sewa. Namun kita tunggu hasil review-nya keluar,” kata Neneng di Balai Kota Samarinda, Senin (6/4/2026).
Ia menjelaskan, kerja sama pengadaan kendaraan dilakukan melalui skema sewa jangka panjang dengan sistem pembayaran per tahun, yang berlangsung sejak 2023 hingga 2026.
“Untuk pembayaran sewanya sudah selesai semua, karena memang bayarnya per tahun,” ujarnya.
Untuk memastikan transparansi dan menjawab keraguan publik, Pemkot Samarinda saat ini tengah melakukan audit serta peninjauan menyeluruh terhadap dokumen pengadaan kendaraan tersebut.
Hasil pemeriksaan itu ditargetkan selesai paling lambat pekan depan.
“Biarkan Inspektorat Samarinda mengerjakan dulu sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai, dilaporkan ke saya,” sebut Neneng.
Meski kini menjabat sebagai Sekda, Neneng yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Daerah memastikan koordinasi dengan tim pemeriksa tetap berjalan.
“Saat ini inspektur yang melanjutkan sudah ada, koordinasi saya dengan mereka juga masih jalan,” tutupnya.
