Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji memberikan penjelasan terkait anggaran lebih dari Rp25 miliar untuk rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur yang menjadi sorotan publik.
Melalui sambungan telepon, Kamis (2/4/2026), Seno menyampaikan bahwa anggaran tersebut bukan untuk fasilitas pribadi, melainkan untuk rehabilitasi dan operasional rumah jabatan sebagai aset negara guna menunjang pelayanan publik.
“Rumah jabatan dan ruang kerja gubernur serta wakil gubernur bukanlah fasilitas pribadi, melainkan aset negara yang digunakan sepenuhnya untuk mendukung tugas pelayanan publik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, anggaran tersebut dialokasikan untuk perbaikan bangunan lama, sistem keamanan, ruang operasional, hingga fasilitas kegiatan resmi seperti penerimaan tamu daerah, koordinasi pembangunan, dan kegiatan keagamaan.
Menurutnya, rumah jabatan juga dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, seperti saat momen Idulfitri ketika warga diundang untuk bersilaturahmi bersama pimpinan daerah.
Selain itu, Seno menegaskan bahwa penganggaran dilakukan sesuai mekanisme APBD melalui usulan SKPD, pembahasan TAPD dan DPRD, hingga penetapan dalam Perda APBD serta pengawasan sesuai aturan yang berlaku.
Seno pun menyatakan terbuka terhadap kritik dan pengawasan masyarakat agar penggunaan anggaran daerah tetap transparan dan tepat sasaran.
“Kami sangat terbuka dengan masukan dan pengawasan dari masyarakat, supaya setiap rupiah dari APBD benar-benar dipakai sebaik mungkin untuk kemajuan Kalimantan Timur,” pungkasnya.
