Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersiap menerapkan pola kerja Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini tengah difinalisasi dan direncanakan mulai berlaku dalam waktu dekat sebagai bagian dari langkah strategis pemerintah daerah.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan pemetaan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan menerapkan sistem kerja dari rumah (WFH) maupun yang tetap bekerja dari kantor atau Work From Office (WFO).
“Finalnya pembahasan Jumat, karena kita masih menghitung perangkat mana saja yang akan melakukan WFH dan WFO. Tapi kami sudah sepakat harinya hari Jumat, pelaksananya mulai minggu depan,” ujarnya, Rabu (08/04/2026).
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat sekaligus bagian dari upaya mendukung program ketahanan energi nasional. Pemkot Samarinda menetapkan tiga tujuan utama dalam penerapan WFH, yakni efisiensi energi, penghematan bahan bakar minyak (BBM), serta pengurangan emisi karbon.
Andi Harun menegaskan bahwa penghematan tidak hanya berasal dari penggunaan kendaraan dinas, tetapi juga kendaraan pribadi milik ASN.
“Tidak hanya kendaraan dinas, tetapi juga kendaraan pribadi pegawai pemerintah. Jadi kita ingin ada penghematan BBM sekaligus pengurangan emisi,” katanya.
Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif dan terukur, Pemkot Samarinda juga tengah menyiapkan sistem pemantauan berbasis digital melalui dashboard monitoring yang dapat menampilkan data secara real time.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat mengukur dampak kebijakan WFH secara rinci, mulai dari perbandingan konsumsi BBM sebelum dan sesudah penerapan, hingga pengurangan emisi serta beban penggunaan listrik.
“Kita lagi bikin dashboard monitoring, termasuk menghitung berapa penghematan BBM sebelum dan sesudah WFH, pengurangan emisi, kemudian pengurangan beban listrik,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak sekadar bersifat administratif, melainkan dirancang untuk menghasilkan dampak nyata yang dapat diukur secara konkret.
“Bagi pemerintah kota, ini bukan hanya memenuhi arahan administratif, tapi kita ingin menghitung secara rinci upaya penghematan dari pemakaian BBM,” paparnya.
Selain aspek energi, Pemkot Samarinda juga menaruh perhatian pada dampak lingkungan melalui pengurangan emisi seiring berkurangnya mobilitas ASN.
Sebagai bagian dari implementasi, dashboard monitoring yang disiapkan diharapkan menjadi alat evaluasi berkala sekaligus memastikan kebijakan berjalan sesuai target.
“Itu sebabnya kami menciptakan sistem monitoring. Nanti akan ada dashboard yang menampilkan data secara real time,” ujar Andi Harun.
Saat ini, Pemkot Samarinda masih dalam tahap finalisasi kebijakan, termasuk penentuan OPD yang akan menerapkan WFH maupun WFO. Keputusan resmi dijadwalkan diumumkan pada Jumat, dengan pelaksanaan dimulai pada pekan berikutnya.
