Samarinda – Suasana diskusi dalam kegiatan Silaturahmi dan Coffee Morning bersama organisasi kemasyarakatan (ormas) lingkup Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Gedung Olah Bebaya, berlangsung dinamis. Sejumlah peserta secara terbuka menyampaikan pandangan kritis terhadap waktu pelaksanaan pertemuan yang dinilai bertepatan dengan isu hangat di tengah masyarakat.
Forum yang digagas Pemerintah Provinsi Kaltim ini pun memunculkan berbagai pertanyaan, terutama terkait keterkaitannya dengan rencana aksi sejumlah elemen masyarakat pada 21 April mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim, Arih Frananta Filifus Sembiring, menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki hubungan dengan agenda aksi yang berkembang.
“Pertemuan ini bukan karena ada agenda lain atau berkaitan dengan rencana aksi. Ini murni silaturahmi dan komunikasi antara pemerintah dengan ormas”, ujar sembiring, Senin (13/04/2026).
Ia menjelaskan, agenda tersebut merupakan inisiatif yang baru bisa direalisasikan setelah dirinya menerima mandat sebagai Plt Kepala Kesbangpol pada 11 Maret 2026.
“Sejak menerima amanah itu, kami langsung merancang pertemuan dengan ormas sebagai langkah awal membangun komunikasi”, jelasnya.
Dalam forum tersebut, Ketua Umum Keluarga Besar Suku Kalimantan, Theresia Rosana, mempertanyakan alasan pertemuan baru digelar saat ini.
“Kenapa baru sekarang ada pertemuan seperti ini? Masyarakat tentu bisa menafsirkan macam-macam, apalagi ada rencana aksi dalam waktu dekat”, ujarnya.
Ia menilai, pelibatan ormas seharusnya dilakukan secara konsisten, bukan hanya pada momen tertentu. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat memiliki peran yang sama dalam pembangunan daerah.
Theresia juga menyinggung adanya kesan keterlibatan pihak tertentu yang lebih dominan, serta mempertanyakan ketidakhadiran Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dalam kegiatan tersebut.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Sembiring memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan dihimpun dan dilaporkan kepada gubernur.
“Semua masukan hari ini akan kami rangkum dan menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan pemerintah”, katanya.
Ia juga menyebut pertemuan serupa akan kembali diagendakan dengan melibatkan lebih banyak pihak, termasuk menghadirkan gubernur secara langsung.
Menjelang rencana aksi 21 April, Sembiring mengimbau masyarakat untuk tetap mengedepankan cara-cara yang santun dalam menyampaikan aspirasi.
“Silakan menyampaikan pendapat, itu hak semua warga. Tapi lakukan dengan cara yang beradab dan sesuai aturan”, tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk mengedepankan dialog sebagai solusi.
“Kalau bisa, kita berdiskusi secara intelektual untuk mencari solusi bersama”, ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sembiring turut menyampaikan permohonan maaf terkait polemik rencana bantuan transportasi yang sempat beredar.
Ia mengakui hal tersebut merupakan usulan pribadinya yang belum mendapat persetujuan pimpinan.
“Itu kesalahan saya karena terlalu cepat menyampaikan. Saya mohon maaf”, ungkapnya.
Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran menjadi salah satu alasan rencana tersebut belum dapat direalisasikan.
Sembiring menegaskan, Kesbangpol akan terus membuka ruang komunikasi bagi masyarakat dan ormas. Ia menyebut kantor Kesbangpol sebagai ruang bersama yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi.
“Silakan datang dan berdiskusi. Kami siap memfasilitasi”, ujarnya.
Ia berharap, komunikasi yang terbuka dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun Kalimantan Timur yang lebih baik.
