RimbunNews, Medan – Komunitas Anti Korupsi Indonesia (KAKI), melalui perwakilannya Bung Khadafi (BK), mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait proyek pengadaan papan tulis pintar atau smart board di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dan Kota Tebing Tinggi pada tahun anggaran 2024. Proyek ini diduga sarat korupsi dan penyalahgunaan anggaran.
Khadafi menegaskan bahwa KAKI akan melaporkan proyek ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mendesak Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara serta Tim Tipikor Mabes Polri untuk melakukan penyelidikan menyeluruh.
“Anggaran yang digunakan untuk pengadaan smart board ini sangat besar dan mencurigakan, terlebih dalam situasi menjelang Pilkada serentak. Hal ini perlu diselidiki secara serius,” ujar Khadafi.
Anggaran Bombastis dan Dugaan Korupsi
Proyek pengadaan smart board ini menghabiskan anggaran fantastis di dua wilayah tersebut. Data menunjukkan bahwa:
- Di Kota Tebing Tinggi, anggaran untuk SMP mencapai Rp14,5 miliar (93 unit ukuran 86 inci) dan Rp1,25 miliar untuk SD.
- Di Kabupaten Langkat, anggaran untuk SMP adalah Rp32 miliar (200 unit ukuran 86 inci), sedangkan untuk SD mencapai Rp17,9 miliar (200 unit ukuran 75 inci).
Khadafi menjelaskan, harga pasar untuk smart board merk terkenal seperti Samsung dan LG jauh lebih rendah dibandingkan anggaran yang dialokasikan. Untuk ukuran 86 inci, harga pasar hanya sekitar Rp100 juta per unit, sementara anggaran pengadaan mencapai Rp200 juta per unit. Begitu pula dengan ukuran 75 inci yang harga pasarnya Rp90 juta, namun dianggarkan hampir Rp200 juta.
“Ini jelas menunjukkan adanya dugaan mark-up harga yang signifikan,” tambahnya.
Potensi Monopoli dan Penggunaan Modus Pemenangan Pilkada
Selain dugaan mark-up, Khadafi juga mengungkap indikasi monopoli dalam pengadaan proyek ini. Modus yang digunakan adalah meminjam nama perusahaan tertentu untuk mengamankan proyek. KAKI juga mencurigai bahwa pengadaan ini didesain sebagai bagian dari strategi pemenangan Pilkada.
“Kami meminta agar KPK, Kejaksaan, dan Polri segera memulai penyelidikan dan penyidikan. Jika terbukti ada korupsi, pihak yang terlibat harus diadili, dan kerugian negara harus dikembalikan,” tegasnya.
Daftar Proyek Bermasalah di Daerah Lain
Selain di Tebing Tinggi dan Langkat, KAKI juga akan menyertakan laporan dugaan penyimpangan pengadaan smart board di sejumlah wilayah lain, termasuk:
- Dinas Pendidikan Kota Balikpapan
- Pemprov Kalimantan Timur
- Pemprov Jawa Tengah
- Pemprov Jambi
- Pemprov Jawa Barat
- Kota Depok
- Pemprov Riau
Komitmen KAKI dan Pengawasan 100 Hari Kabinet Prabowo-Gibran
Khadafi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa KAKI, sebagai bagian dari relawan pendukung Prabowo-Gibran, akan terus mengawal program 100 hari kerja kabinet merah putih. Proyek-proyek semacam ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat dan transparansi dalam pengelolaan dana publik.
“Kami akan memastikan integritas dan akuntabilitas tetap terjaga, terutama dalam sektor pendidikan. Ini adalah ujian besar bagi komitmen anti-korupsi bangsa,” pungkas Khadafi.
