Atmosfer politik di tubuh Partai Golkar tengah membara. Partai berlambang beringin tersebut kini berada dalam situasi memanas.
Gema Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar mulai mencuat ke permukaan. Isu yang berkembang menyebutkan bahwa Istana telah “merestui” salah satu kader terbaik beringin untuk menggantikan Bahlil Lahadalia.
Figur yang dimaksud adalah Nusron Wahid. Pria lulusan Fakultas Sastra Universitas Indonesia (FSUI)—yang kini bernama Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya (FIB)—ini saat ini menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kabinet Merah Putih. Kabar beredar, Nusron telah dipanggil oleh Presiden Prabowo ke Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Sumber dari RATASTV.CO yang berada di internal Golkar mengungkapkan bahwa Istana “merestui” Nusron Wahid untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Bahlil dalam munaslub yang akan digelar paling lambat Desember 2025. “Sudah itu. (Istana) sudah merestui Nusron. (Sudah) dipanggil di Hambalang,” ujar sumber tersebut pada Kamis, 31 Juli 2025.
Alasan Dibalik Wacana Pergantian Bahlil Lahadalia
Apa yang melatarbelakangi rencana pergantian Bahlil dari kursi ketua umum Partai Golkar? Sumber internal beringin memaparkan sejumlah alasan mendasar.
“Pertama, manuver Bahlil di Kabinet Merah Putih sering merusak citra pemerintah. Sekaligus mencoreng nama baik Golkar. Kebijakan Bahlil sebagai menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan menteri investasi saat itu sangat melukai rakyat kecil yang nota bene adalah pemilih setia Golkar,” ungkapnya.
Ia menambahkan, “Seperti larangan pengecer menjual LPG 3 Kg. Lalu, pemberian izin investasi tambang di Raja Ampat yang saat itu Bahlil menjadi menteri investasi. Bahlil disebut-sebut turut bertanggung jawab atas penerbitan izin yang dinilai merusak kawasan konservasi Raja Ampat itu.”
Selain itu, sumber tersebut menilai Bahlil lebih fokus menopang kepentingan Jokowi yang saat ini telah tidak lagi menjabat sebagai presiden. “Tentu ini tidak sesuai dengan arah Golkar yang saat ini ada di dalam Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo,” imbuhnya.
Lebih jauh, dikatakan bahwa banyak faksi di internal Golkar menilai Bahlil gagal menempatkan partai sesuai dengan arah kekuasaan baru di bawah Prabowo Subianto. “Harusnya menjadi partai yang siap beradaptasi, bukan malah menjadi penopang bayangan kekuatan masa lalu (Jokowi),” terangnya.
Apakah ada alasan lain? Sumber tersebut menjawab, “Masih ada alasan lainnya. Misalnya perilaku Bahlil baik pribadi yang kontroversial maupun secara struktural tidak menguntungkan Golkar di mata rakyat. Lalu, banyak senior Golkar yang ‘disingkirkan’ dan lebih banyak mengakomodasi orang baru yang tidak proporsional di struktur partai.”
Petinggi Golkar Membantah Isu Munaslub
Di sisi lain, seorang petinggi DPP Partai Golkar yang tidak ingin namanya disebut di media online menegaskan bahwa isu Munaslub adalah hoaks. “Itu hoaks (tidak benar),” tegas petinggi Partai Golkar yang duduk di dewan etik tersebut.
Ia menambahkan, hubungan antara Bahlil dan Presiden Prabowo saat ini berjalan dengan baik. “Baik-baik saja dan makin dekat malah,” ujarnya.
Di kesempatan berbeda, mantan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dimintai konfirmasi oleh redaksi Kantor Berita RATASTV.CO, mengaku baru mengetahui kabar tersebut. “Baru dengar, Mas,” ucap Nurul Arifin melalui pesan WhatsApp pada Kamis sore, 31 Juli 2025.
Sikap Sekjen Golkar: “Asap tanpa Api”
Mengenai kabar Munaslub dan isu restu dari Istana, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, memilih untuk tidak banyak memberikan komentar. Mantan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur itu menganggap isu tersebut hanyalah desas-desus semata.
“Desas desus tidak perlu ditanggapi. Ibarat asap tanpa api,” ujar Sarmuji kepada awak media.
sumber : rantastv.co
